Palembang Independen– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II menggelar reses masa sidang III di Kantor Wali Kota Palembang, Kamis (28/8/2025).
Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama reses berlangsung sejak 21 hingga 28 Agustus 2025.
Dapil II DPRD Sumsel meliputi sembilan kecamatan di Kota Palembang, yakni Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.
Hadir dalam pertemuan tersebut Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn (Gerindra), Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM (NasDem), serta anggota dewan lainnya, yakni H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (PKS), Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Muhammad Yansuri, S.Ip (Golkar), Tamtama Tanjung, SH (Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom (PAN).
Baca Juga:
Koordinator Reses Hj. Zaitun menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, yang telah menerima rombongan DPRD Sumsel Dapil II.
“Kami ingin melaporkan berbagai keluhan masyarakat yang kami serap selama reses, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga kelurahan. Banyak aspirasi yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kota,” ujarnya.
Salah satu keluhan masyarakat muncul dari warga Kelurahan Talang Betutu yang menyoroti buruknya infrastruktur jalan, drainase yang tidak berfungsi optimal, serta minimnya penerangan jalan umum. Selain itu, fasilitas pendidikan di SMP Negeri 51 dan SD Negeri 125 Palembang dinilai kurang memadai karena keterbatasan ruang kelas.
“Kami berharap ada perhatian khusus untuk menambah ruang kelas di sekolah tersebut, agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” ungkap Zaitun.
Ia juga menyampaikan keluhan warga Kelurahan Talang Jambe mengenai kurangnya Tempat Pemakaman Umum (TPU), yang dinilai sudah sangat mendesak keberadaannya. Sementara itu, hampir seluruh posyandu di berbagai kelurahan berharap adanya perhatian lebih, terutama terkait insentif dan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Masalah lain yang disampaikan antara lain kebutuhan pembangunan kanal banjir di Kelurahan Kebun Bunga, relokasi kantor Kelurahan 2 Ilir yang dinilai sudah tidak layak, hingga penambahan kolam retensi dan feeder angkutan di Talang Kelapa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si menyatakan bahwa pemerintah kota akan terus berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Menurutnya, kondisi riil Kota Palembang memang menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
“Tagline kita adalah Palembang Berdaya dan Sejahtera. Namun untuk mewujudkannya, kami butuh dukungan penuh dari DPRD Sumsel. Tidak mungkin kami bisa optimal tanpa adanya sinergi,” tegas Ratu Dewa.
Ia memaparkan sejumlah persoalan utama yang dihadapi Palembang, di antaranya pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas, banjir, hingga kawasan kumuh. Menurutnya, volume sampah di Palembang mencapai 1.420 ton per hari, dengan tingkat pengelolaan sebesar 97,2 persen.
“Kami sedang menggalakkan program satu kelurahan satu bank sampah, pemanfaatan sampah menjadi energi listrik, serta gerakan gotong royong setiap Jumat pagi. Namun semua itu butuh dorongan kuat dari legislatif,” jelasnya.
Selain sampah, masalah kemacetan juga menjadi perhatian serius. Tercatat ada 10 titik kemacetan di Kota Palembang. Pemerintah kota bersama Dinas Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas rutin melakukan rekayasa lalu lintas dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi kepadatan.
Terkait banjir, Ratu Dewa mengungkapkan bahwa Palembang memiliki 42 titik genangan air akibat penyempitan drainase dan aliran sungai. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah membangun 46 kolam retensi dan berencana menambah tujuh retensi baru.
“Permasalahan kawasan kumuh juga tidak kalah penting. Ada 61 titik kawasan kumuh di Palembang, termasuk di kompleks perumahan. Kami butuh dukungan DPRD untuk memperbaiki fasilitas umum dan sosial di wilayah tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung langkah-langkah pemerintah kota.
“Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan hasil reses ini. Semoga masukan dari masyarakat bisa menjadi bahan kebijakan yang nyata bagi pembangunan kota,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang yang dinilai sudah bekerja keras menghadapi berbagai persoalan perkotaan. Menurutnya, DPRD akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan kemacetan, banjir, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan.
“DPRD Sumsel siap berkolaborasi dengan Pemkot Palembang untuk memberikan solusi terbaik. Kolaborasi ini penting demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nopianto.
Pertemuan reses ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang, sehingga setiap aspirasi warga benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Dengan dukungan legislatif, diharapkan wajah Kota Palembang bisa terus bertransformasi menuju kota yang lebih maju, berdaya, dan sejahtera. (Adv)
