Palembang Independen — DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar reses masa sidang IV yang berlangsung pada 11-18 Oktober 2025.
Anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang, yang meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu II, Kertapati, dan Seberang Ulu I, mengadakan kegiatan reses di SMK Bina Jaya Palembang pada Selasa (14/10/2025).
Reses ini dipimpin oleh Chairul S. Madiah, S.H., M.H. dari fraksi Demokrat selaku Koordinator Reses. Ia hadir bersama lima anggota DPRD Sumsel lainnya, yaitu, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), H. Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra).
Sekretaris Yayasan Pendidikan SMK Bina Jaya Palembang, dr. Endy Oktariansa, Sp.OG, menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kunjungan anggota DPRD Sumsel Dapil I di SMK Bina Jaya Palembang.
Baca Juga:
Menurutnya, kegiatan reses menjadi kesempatan penting bagi sekolah dan siswa untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi.
“Kami selaku pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD ke sekolah kami. Kami berharap kegiatan ini menjadi wadah bagi guru dan siswa untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi. Semoga ada solusi nyata bagi permasalahan yang kami hadapi,” ujarnya.
Diketahui, Yayasan Pendidikan Bina Jaya Palembang berdiri sejak tahun 1982 dan menaungi satuan pendidikan dari jenjang SMP, SMA, hingga SMK, dengan total 2.666 siswa aktif.
Dalam sesi dialog terbuka, sejumlah siswa dan guru menyampaikan pertanyaan serta aspirasi mereka secara langsung. Salah satunya datang dari Stevani, siswi kelas XI MP II, yang mempertanyakan tentang program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa berprestasi.
“Mengapa ada beberapa teman yang berprestasi tapi tidak menerima KIP? Padahal mereka sangat membutuhkan,” ungkap Stevani dalam forum.
Menanggapi hal itu, H. Muhammad Toha, S.Ag., menjelaskan bahwa program bantuan pendidikan dari pemerintah tidak hanya diberikan kepada siswa berprestasi, tetapi juga kepada mereka yang membutuhkan secara ekonomi.
“Pemerintah memiliki Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyalurkan bantuan bagi siswa berprestasi maupun yang kurang mampu. Namun memang data penerima seringkali mengacu pada usulan sekolah dan data terpadu kesejahteraan sosial. Kami akan bantu mengkoordinasikan agar sekolah dapat mengusulkan penerima baru,” jelas Toha.
Selain itu, isu pengangkatan guru swasta menjadi PPPK juga mencuat dalam forum tersebut. Friska Yuspita Sari, S.Pd, guru Bahasa Indonesia, menyampaikan keluhan terkait ketimpangan pengangkatan tenaga pendidik swasta dibandingkan dengan guru di sekolah negeri.
“Kami di sekolah swasta sudah puluhan tahun mengajar, tapi belum juga diangkat menjadi PPPK. Sedangkan di sekolah negeri, baru dua tahun mengajar sudah bisa diangkat. Ini tentu membuat kami sedih dan merasa kurang dihargai,” keluh Friska dengan nada haru.
Menanggapi hal ini, Toha menegaskan bahwa DPRD Sumsel akan memperjuangkan aspirasi para guru swasta agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami memahami keluhan para guru swasta. Aspirasi ini akan kami bawa dalam rapat paripurna dan akan kami teruskan kepada kementerian terkait agar ada kebijakan yang lebih adil. Guru swasta juga bagian dari garda terdepan pendidikan,” ujar Toha menegaskan.
Selain guru, beberapa siswa juga aktif menyampaikan pendapat. Aulia Humairo, siswi kelas X BR II, mengangkat persoalan pelanggaran upah oleh perusahaan. Menanggapi hal ini, Toha menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi, namun siap menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran.
“Alhamdulillah sejauh ini belum ada laporan pelanggaran upah dari perusahaan di wilayah ini. Tapi kalau ada informasi valid, kami siap memanggil perusahaan atau melakukan kunjungan langsung untuk memastikan pekerja mendapat hak sesuai UMR,” tegas Toha.
Sementara itu, Rahmat Rajasa, siswa kelas X TKJ I, menanyakan tentang program MBG (Makan Bergizi Gratis). Menurutnya, siswa di sekolah swasta juga berharap bisa mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Teman-teman berharap MBG bisa juga diberikan ke sekolah kami. Karena kami juga siswa Palembang yang membutuhkan,” ungkap Rahmat.
Menjawab pertanyaan itu, Abdullah Taufik dari Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa program MBG sudah mulai berjalan di beberapa wilayah Kota Palembang dan akan terus diperluas jangkauannya.
“Saat ini sudah ada sekitar 158 dapur MBG di Kota Palembang, termasuk di Kecamatan Kertapati. Kami pastikan sekolah ini juga akan segera mendapatkan bagian dari program MBG dalam waktu dekat,” jelas Taufik optimistis.
Kegiatan reses yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut ditutup dengan sesi foto bersama antara anggota DPRD Sumsel Dapil I dengan jajaran guru dan siswa SMK Bina Jaya Palembang. Dalam penutupannya, Abdullah Taufik menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan.
“Semua aspirasi hari ini kami catat dan akan kami bawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel. Kami ingin memastikan bahwa suara dari sekolah swasta juga didengar dan diperjuangkan,” ujar Taufik.
Kegiatan reses DPRD Sumsel Dapil I di SMK Bina Jaya Palembang bukan hanya menjadi wadah komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat pendidikan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa peran dewan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak berhenti di ruang rapat, melainkan hadir langsung di tengah-tengah mereka. (Adv)
