Palembang Independen – Reses Masa Sidang IV Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI berlangsung penuh aspirasi dan harapan.
Pada Selasa (14/10/2025), enam anggota DPRD Sumsel turun langsung ke Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, untuk menyerap keluhan warga di tiga desa yakni Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Jaya, dan Desa Embacang.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat pedesaan untuk menyampaikan persoalan yang selama ini dirasakan tanpa solusi. Mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, gas elpiji 3 kilogram, hingga sengketa lahan di Desa Embacang.
Enam anggota DPRD Sumsel yang hadir dalam reses kali ini terdiri atas Muhamad Candra (PKB), Mohd Muaz Ar Rifqy (PKS), Ismail Hairul Pala (Demokrat), Ahmad Palo (PPP), Dwi Septaria (Gerindra), dan Ganjar Iman (NasDem) yang juga bertindak sebagai Koordinator Reses.
Baca Juga:
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Kelekar Budi Purwanto, tenaga ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta ketua adat dari masing-masing desa.
Kunjungan ini disambut antusias warga, terutama di Desa Tanjung Medang yang mengaku baru pertama kali mendapat kunjungan langsung dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam dialog terbuka yang berlangsung santai namun serius, warga menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang menjadi beban hidup sehari-hari.
“Kami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, harus ke ibu kota kecamatan yang jaraknya jauh, dan sering kali stoknya habis saat kami tiba,” keluh salah satu petani di Desa Tanjung Medang.
Selain masalah pupuk, warga juga menyoroti kelangkaan gas elpiji 3 kg yang menyebabkan harga gas melon melambung tinggi. Bahkan, di beberapa titik, harga tabung gas mencapai lebih dari Rp35.000 per tabung.
“Harga gas terus naik, sementara penghasilan kami tidak seberapa. Ini sangat memberatkan masyarakat kecil,” tambahnya.
Warga juga menyoroti minimnya infrastruktur dasar di wilayah mereka. Belum adanya tiang listrik PLN di beberapa titik, serta kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 300 meter yang menghubungkan wilayah Muara Enim dan Ogan Ilir menjadi perhatian serius masyarakat.
Tak hanya itu, aspirasi lain yang muncul adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menyentuh sekolah-sekolah di wilayah tersebut, serta permintaan pengadaan mesin cetak e-KTP agar pelayanan administrasi kependudukan lebih cepat.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Ahmad Palo dari Fraksi PPP menjelaskan bahwa persoalan gas elpiji dapat diatasi dengan pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang bisa menjadi agen resmi pendistribusian gas bersubsidi di tingkat desa.
“Kami akan bantu fasilitasi agar terbentuk koperasi desa yang bisa mengurus izin resmi sebagai penyalur gas, sehingga masyarakat tidak perlu bergantung pada pengecer,” ujar Ahmad Palo.
Sementara itu, Ismail Hairul Pala (Demokrat) memberikan saran agar masyarakat membuat proposal resmi untuk usulan pembangunan jalan dan jembatan. “Kalau usulan dibuat tertulis dan lengkap, akan lebih mudah kami perjuangkan di tingkat provinsi maupun kabupaten,” katanya.
Koordinator reses, Ganjar Iman (NasDem), turut menambahkan bahwa perbedaan harga pupuk bersubsidi di beberapa wilayah terjadi karena biaya distribusi. Ia mendorong para petani membentuk kelompok tani sebagai syarat utama untuk memperoleh pupuk subsidi secara resmi.
“Tanpa kelompok tani, data tidak akan masuk ke sistem penyaluran pupuk. Ini penting agar distribusi tepat sasaran,” jelas Ganjar.
Warga Desa Teluk Jaya juga menyampaikan permintaan bantuan untuk perbaikan bangunan madrasah yang kondisinya sudah memprihatinkan. Mereka mengeluhkan lambannya proses pengajuan bantuan yang tak kunjung terealisasi, meski sudah beberapa kali diajukan.
Menanggapi hal ini, Mohd Muaz Ar Rifqy (PKS) menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Muara Enim.
“Kami akan bantu komunikasikan kepada pemerintah daerah agar madrasah di Teluk Jaya bisa segera mendapatkan perhatian. Pendidikan keagamaan juga bagian penting dari pembangunan manusia,” ujarnya.
Sementara di Desa Embacang, permasalahan berbeda muncul. Warga setempat menyampaikan adanya sengketa lahan dengan pihak TNI, tepatnya dengan Yonkav Karang Endah. Menurut Kepala Desa Embacang, Rustam, sebagian wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan markas batalyon pada 2026 masih menjadi lahan warga.
“Kami minta bantuan DPRD agar proses pembebasan lahan dilakukan secara adil. Masyarakat tidak menolak pembangunan, tapi harus ada kejelasan dan ganti rugi yang layak,” ungkap Rustam di hadapan para anggota dewan.
Melalui kegiatan reses ini, seluruh anggota DPRD Dapil VI menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mereka menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar persoalan dasar masyarakat, seperti pupuk, gas, dan infrastruktur, bisa terselesaikan dengan cepat.
“Kami datang bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga mencari solusi. Semua aspirasi akan kami bawa ke rapat pembahasan di DPRD Sumsel agar bisa ditindaklanjuti,” tegas Ganjar Iman mewakili tim reses.
Reses DPRD Sumsel di Kecamatan Kelekar ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Warga berharap kunjungan seperti ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi menghasilkan tindakan konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya. (Adv)
