Palembang Independen — Suasana depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berubah menjadi lautan massa pada Senin siang (1/9/2025). Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan bersama organisasi kepemudaan Cipayung Plus turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat melalui aksi unjuk rasa damai.
Sekitar 3.250 mahasiswa dan pemuda hadir dari berbagai kampus di Sumatera Selatan. Mereka berasal dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas IBA, Universitas Terbuka, Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), UIN Raden Fatah Palembang, Universitas PGRI Palembang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI). Selain itu, sejumlah organisasi besar seperti PMII, HMI, GMNI, KAMMI, LMND, IPNU, GMKI, dan KMHDI juga ikut turun ke jalan menunjukkan solidaritas mereka terhadap isu-isu nasional yang mereka angkat.
Aksi dimulai sejak pagi hari. Massa bergerak secara serentak dari berbagai titik kampus menuju Gedung DPRD Sumsel di Jalan Kapten A. Rivai Palembang sekitar pukul 10.20 WIB. Sepanjang perjalanan, mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan rakyat, bendera Merah Putih, dan atribut organisasi, serta mengumandangkan orasi penuh semangat melalui mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Meski jumlah massa besar, aksi ini berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Berkat koordinasi apik antara aparat keamanan, pimpinan aksi, dan perwakilan DPRD Sumsel, seluruh rangkaian kegiatan demonstrasi berlangsung damai tanpa ada insiden berarti.
Sembilan Tuntutan Mahasiswa Sumsel
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa membacakan sembilan tuntutan utama yang mereka sebut sebagai “Sembilan Suara Sumsel untuk Indonesia”. Tuntutan tersebut antara lain:
- Mendesak pemerintah dan DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Menuntut reformasi sistem penerimaan anggota DPR agar lebih transparan dan akuntabel.
- Meminta Ketua DPRD Sumsel mendukung pembahasan poin-poin reformasi di tingkat pusat.
- Mencabut surat edaran KPI yang dianggap membatasi kebebasan liputan media.
- Mendorong DPR RI agar mendukung kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
- Membatalkan tunjangan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
- Membebaskan massa aksi yang ditahan dalam demonstrasi sebelumnya di berbagai daerah.
- Menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap demonstran.

Perwakilan mahasiswa, Rafi Saputra, dari Universitas Sriwijaya menyampaikan bahwa aksi ini murni suara rakyat muda untuk menagih komitmen moral para wakil rakyat.
“Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tapi untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar. Kami ingin DPRD Sumsel menjadi jembatan antara mahasiswa dan pemerintah pusat,” tegas Rafi dalam orasinya.
Titik puncak aksi damai ini terjadi ketika Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, turun langsung menemui massa di depan Gedung DPRD. Dalam suasana yang haru dan penuh khidmat, Andie memegang Al-Qur’an di tangannya dan bersumpah di hadapan ribuan mahasiswa untuk mendukung dan menindaklanjuti seluruh tuntutan mereka ke tingkat pusat.

“Saya bersumpah di hadapan Allah, di hadapan rakyat Sumatera Selatan, dan di hadapan mahasiswa semua, bahwa saya akan mendukung serta menyampaikan sembilan tuntutan ini ke pemerintah pusat. Kami siap berangkat bersama perwakilan mahasiswa ke Senayan,” ucap Andie lantang yang disambut tepuk tangan dan takbir dari massa aksi.
Momen tersebut menjadi sorotan publik dan viral di berbagai platform media sosial. Banyak pihak menilai sumpah tersebut sebagai simbol moral dan politik yang jarang terjadi dalam dinamika hubungan antara mahasiswa dan legislatif.
Pasca aksi damai tersebut, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menegaskan akan segera membawa aspirasi mahasiswa ke Jakarta. Ia berencana untuk menyampaikan langsung sembilan tuntutan tersebut dalam pertemuan bersama pimpinan MPR RI dan DPR RI di Gedung Parlemen Senayan.

“Kami tidak ingin janji ini berhenti di sini. Dalam waktu dekat, kami akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa Sumsel secara resmi,” tegas Andie.
Langkah ini mendapat dukungan luas dari kalangan civitas akademika dan tokoh masyarakat. Banyak yang menilai bahwa keberanian DPRD Sumsel menerima aspirasi dan berdialog langsung dengan mahasiswa merupakan bentuk nyata politik yang terbuka, akuntabel, dan berjiwa rakyat.
Aksi damai ribuan mahasiswa Sumsel ini menjadi momentum penting dalam sejarah pergerakan mahasiswa di daerah. Mereka menunjukkan bahwa demonstrasi tidak selalu identik dengan kekerasan, tetapi bisa menjadi wadah aspirasi cerdas dan beretika. (Adv)
