Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani dan Dirktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ahmad Zainul Hamdi.

Nantinya akan dilakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tak Terduga (BTT) guna merenovasi bangunan tersebut. Oleh karena itu, Fatoni menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan perhitungan dana yang dibutuhkan setelah itu baru melakukan proses pergeseran anggaran. 

Fatoni juga berterima kasih atas kerjasama yang dilakukan ini. Hal ini merupakan komitmen bersama untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi mutu maupun akses layanan rumah sakit.

Menurutnya, komitmen bersama seperti ini sangatlah penting dalam menyukseskan jalannya Pilkada serentak mendatang di Provinsi Sumsel. Kesuksesan ini juga pernah dibuktikan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) pada bulan Februari 2024 lalu. 

Sebagaimana diketahui, Desa Bersinar merupakan satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. 

Palembang Independen — Dalam upaya memperkuat dakwah Islam yang kreatif dan berbasis media digital, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Sumatera Selatan resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan media Palembang Independen. Penandatanganan berlangsung di Palembang, Selasa (5/3/2024), antara Dekan Fakultas Dakwah IAINU Sumsel, H. Saptudin, S.Sos.I, M.Ag, dan Pemimpin Redaksi Palembang Independen, Petrus Pramono. Kolaborasi ini merupakan langkah …

Fatoni mengatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan implementasi dari proses demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.