Hukum

Palembang Independen – Untuk mengejar wajib pajak yang bandel, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) OKU Timur menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur untuk melakukan penagihan pajak dari wajib pajak yang menunggak. Hal ini tertuang dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Kejaksaan Negeri OKU Timur dalam hal kerjasama optimasisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) …

Palembang Independen – Kejaksaan Agung mencopot Kajari Lahat dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus pemerkosaan anak di Lahat, Sumatera Selatan. Diketahui Sebelumya, pelaku pemerkosaan di Lahat tersebut divonis 10 bulan penjara. Vonis yang diberikan itu lebih tinggi dari tuntutan JPU yakni selama 7 bulan penjara. Terkait penanganan kasus ini maka Eksaminasi pun telah dilakukan. “Serta ditemukan adanya penyimpangan …

Palembang Independen – Pengacara kondang Hotman Paris meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin agar memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) meninjau kembali vonis 10 bulan yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lahat kepada OH (17) dan MAP (17) dalam kasus pemerkosaan terhadap pelajar SMA berinisial AAP (17) di Lahat, Sumatera Selatan. Diketahui OH dan MAP divonis bersalah dan dihukum 10 …

Palembang Independen – Karena masih banyak masyarakat kurang mampu membutuhkan bantuan hukum, untuk itu Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai bakal memberikan bantuan secara cuma-cuma (probono) kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum secara gratis. “Dengan bantuan hukum ini kita dapat membantu langsung masyarakat kurang mampu,” kata Ketua PBH Peradi Pangkalan Balai, Danico Wisdana, S.H saat mou dengan Pengadilan …

Palembang Independen – Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur pada tahun 2022 Merehabilitasi 67 pecandu Narkotika dari tiga kabupaten. Dimana dari jumlah tersebut 50 persen diantaranya berasal dari Kabupaten OKU Timur sedangkan sisanya berasal dari Kabupaten OKU Selatan dan OKU. Hal tesebut di sampaikan langsung oleh Kepala BNNK OKU Timur, AKBP Efri Tambunan, melalui Kasubbag Umum Kholid Andriansyah, saat press release di …

Palembang Independen – Kinerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaaan Negeri Sumatra Selatan Tahun 2022 mengalami peningkatan terutama dari segi target PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak, penanganan perkara, pidana, hingga penyelesaian penyidikan dan penuntutan,Kamis (29/12/2022) di kantor Kejari Sumsel. Kepala Kejati Sumsel, Sarjono Turin mengatakan target PNBP Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 11.318.097.000 di penghujung tahun 2022 ini …

Palembang Independen – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH melakukan Kunjungan Kerja ke Ogan Ilir dalam rangka Monitoring Lalu Lintas Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di Polres Ogan Ilir (29/12). Politisi Partai Golkar ini langsung diterima Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Baso Rahman, SH. S.I.K, M.Si beserta PJU Polres Ogan Ilir. “Pada Nataru 2023 mobilitas kendaraan …

Palembang Independen – Viralnya Jalan setapak yang ditutup tembok setinggi satu meter tepatnya di Jalan Panca usaha Lorong Anggrek Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang beberapa hari yang lalu di video Instagram, akhirnya mendapat respon dari Pemerintah Kota Palembang. Terlihat dari video yang beredar, Satpol PP Kota Palembang, Camat Seberang Ulu 1 Paelmbang, dan Lurah 5 Ulu mendatangi lokasi kejadian. Yang …

Palembang Independen – Tingkat perceraian di kabupaten OKU Timur tahun 2022 naik tipis dibandingkan tahun 2021,di mana pada tahun ini perkara perceraian mencapai 952 perkara sedangkan tahun sebelumnya mencapai 901 perkara. Wakil Ketua Pegadaian Agama Martapura kelas II Akhyaruddin, LC mengatakan saat diwawancarai di ruangannya Data perceraian tersebut terbagi dari berbagai perkara yang masuk selama tahun 2022 dari hasilnya di bandingkan tahun …

Palembang Independen – Dari hasil data yang diberikan Pengadilan Agama Martapura Kelas II sepanjang tahun 2022 tingkat perkara gugatan cerai istri kepada sumai mencapai 721 perkara sedangkan pada tahun 2021 mencapai 690 perkara. Wakil Ketua Pegadaian Agama Martapura kelas II Akhyaruddin, LC mengatakan saat di wawancarai di ruangannya kebanyakan penyebab pencarian di sebabkan perselisihan , pertengkaran dan paling banyak adalah salah …