Palembang Independen – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar reses masa sidang III yang berlangsung pada 21–28 Agustus 2025.
Anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang, yang meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu II, Kertapati, dan Seberang Ulu I, mengadakan kegiatan reses di SMA Syakhyakirti Palembang pada Senin (25/8/2025).
Reses ini dipimpin oleh Chairul S. Madiah, S.H., M.H. dari Fraksi Demokrat selaku Koordinator Reses. Ia hadir bersama lima anggota DPRD Sumsel lainnya, yaitu Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), H. Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra).
Kepala Sekolah SMA Syakhyakirti Palembang, Sarnubi, S.Pd., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kunjungan para wakil rakyat.
Baca Juga:
Menurutnya, kegiatan reses menjadi kesempatan penting bagi pihak sekolah untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi.
“Kami selaku pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD ke sekolah kami. Kami berharap kegiatan ini menjadi wadah bagi guru dan siswa untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi. Semoga ada solusi nyata bagi permasalahan yang kami hadapi,” ujarnya.
Koordinator Reses Dapil I, Chairul S. Madiah, menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia mengajak para guru dan siswa menyampaikan permasalahan dengan jelas dan tepat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan melaksanakan reses Sidang III Dapil I di SMA Syakhyakirti. Kami hadir untuk menyerap aspirasi, jadi berikanlah masukan dan saran yang sedang dihadapi. Semua akan kami bawa ke rapat paripurna,” jelas Chairul.
Dalam sesi diskusi, dua siswa kelas XI, yakni Putri Irmandari dan Muhammad Ridho Barokah, mengajukan pertanyaan kepada anggota DPRD Sumsel Dapil I.
Putri menanyakan soal isu kenaikan gaji DPRD dan viralnya video anggota DPRD yang berjoget, sedangkan Ridho menyoroti langkah konkret memberantas korupsi di Indonesia.
Guru SMK Syakhyakirti, Wahyudi mengungkapkan beratnya beban jam pembelajaran (JP) bagi guru swasta dan mahalnya biaya pelatihan kompetensi.
“Kami berharap ada pengurangan JP dan dukungan agar pelatihan kompetensi guru tidak memberatkan biaya. Kami ingin ada bantuan fasilitas untuk guru swasta,” ungkap Wahyudi.
Selain guru, Kepala Sekolah Sarnubi menyampaikan kebutuhan sarana pendidikan, seperti komputer, tambahan ruang belajar, dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, termasuk dari panti asuhan.
“Kami berharap bantuan DPRD untuk fasilitas sekolah dan beasiswa siswa yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan Putri, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji DPRD Sumsel dan aksi berjoget yang viral dilakukan setelah acara resmi selesai.
“Terkait isu kenaikan gaji, tidak ada perubahan. Sedangkan soal anggota DPRD berjoget, itu dilakukan setelah acara resmi selesai hanya untuk hiburan semata,” tegas anggota DPRD Fraksi Partai Golkar ini.
Hal senada juga disampaikan H. Muhammad Toha, S.Ag mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak bermaksud menyinggung masyarakat.
“Acara resmi telah selesai, dan joget dilakukan untuk merileksasi suasana. Jadi isu yang berkembang tidak benar,” jelas Toha.
Pertanyaan Ridho tentang korupsi dijawab oleh Abdullah Taufik, S.E., M.M., yang menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi.
“Pencegahan korupsi perlu dukungan sistem transparan, penguatan rekrutmen pegawai, dan perlindungan pelapor. Kami juga harus jadi pemimpin yang bersih dan mengajak masyarakat berpartisipasi,” jelas Abdullah.
Menanggapi jam pelajaran (JP) dan mahalnya biaya kompetensi guru, Muhammad Toha menyatakan aspirasi ini akan diteruskan ke Dinas Pendidikan Sumsel.
“Kami memahami kesulitan ini. Namun, keputusan ada di tingkat dinas. Kami akan menyampaikan aspirasi guru swasta agar ada langkah solusi,” ujar Toha.
Sementara itu, Chairul S. Madiah menambahkan bahwa moral dan kesempatan menjadi akar korupsi.
“Korupsi itu berawal dari hati dan kesempatan. Jika ada yang terbukti, harus ada hukuman tegas. Saya harap anak-anak di sini kelak tidak melakukan praktik itu,” pesannya.
Chairul menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diproses. “Silakan ajukan proposal resmi, nanti akan kami sampaikan ke rapat paripurna untuk dibahas,” pungkas Chairul.
Kegiatan reses ini menjadi ajang komunikasi penting antara DPRD dan masyarakat pendidikan. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan. (Adv)
