Palembang Independen – Ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH hadir langsung pada kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, bertempat di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center Jl. Gatot Subroto No. 1, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Dalam kata sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi serta terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
“Juga, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi tetapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti di audit, pasti diperiksa. Jadi, sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan, juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” katanya.
Lebih lanjut Jokowi menambahkan dalam beberapa tahun terakhir dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi global juga lambat,tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.
Baca Juga:
“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen. Inflasi tetap terjaga. Ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan juga pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini,” tambahnya.
Jokowi berharap, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit, karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang.
“Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan,” tambahnya.
Dia juga berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan.
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” tandasnya.
Sementara Kepala BPK RI Isma Yatun mengatakan, pertanggungjawaban APBN 2023 tercatat memperoleh opini WTP yang merupakan buah dari sinergitas antar pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Kami haturkan terima kasih kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya. (Adv)
