Palembang Independen – Mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutla) pada tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) karhutla, bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis (25/7/2024).
Rakor tersebut dilaksanakan secara daring dan luring melibatkan semua stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan dunia usaha atau pihak swasta. Hadir langsung Ketua DPRD Sumatera Selatan Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH
Elen Setiadi menjelaskan di Provinsi Sumsel terdapat lima wilayah yang rawan karhutla, yaitu OKI (Ogan Komering Ilir), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Ogan Ilir dan Musi Rawas Utara (Muratara). Untuk itu Elen mengingatkan agar para Kepala Daerah, utamanya OKI, Banyuasin, dan Muba memberikan perhatian penuh untuk mencegah karhutla.
“Agar para Kepala Daerah benar-benar memberikan perhatian serius terkait karhutla. Begitupun Satgas berikan perhatian penuh kepada daerah rawan, tanpa mengesampingkan daerah lainnya”, tegas Elen.
Baca Juga:
Di beberapa titik di wilayah Provinsi Sumsel telah terjadi kebakaran lahan yang cukup mengkhawatirkan. Untuk itu, lanjut Elen para jajaran lapangan agar melakukan pengecekan rutin. Sementara berkaitan dengan anggaran, penanggulangan karhutla tetap akan menggunakan anggaran yang ada.
“Jika perlu dukungan dari pemprov maka akan kami usahakan, namun saya minta lakukan inisiatif terlebih dahulu. Tentu untuk jangka panjang dan menengah perlu dipersiapkan anggaran/dialokasikan pada anggaran tahun 2025,” jelas Elen.
Selain itu bantuan sosial berupa pemberian air bersih dan sembako tetap diperlukan dan dilakukan untuk masyarakat. Menurut Elen pelibatan tokoh masyarakat dan pelibatan perusahaan dalam mencegah karhutla masih penting.
“Pemberian bantuan agar fokus saja kepada wilayah yang rawan karhutla. Kemudian agar Satgas tidak pecah perhatiannya dalam penanganan karhutla meskipun dalam waktu dekat ada agenda-agenda nasional dan daerah yang akan diselenggarakan seperti peringatan HUT RI pada bulan Agustus, dan pelaksanaan pilkada di bulan November. Satgas agar tiap minggu memberikan laporan rutin,” ujarnya.
Elen pun menegaskan beberapa hal yang harus dilakukan yakni sinkronisasi satgas provinsi dengan kabupaten, kemudian membagi tugas pengendalian kebakaran hutan kebun dan lahan dengan melibatkan semua stakeholder terkait yang ada baik di provinsi maupun di kabupaten yang dimulai dari sebelum terjadinya kebakaran.
“Optimalisasi peralatan, alat produksi pertanian yang ada pada kelompok tani untuk membantu pemadaman kebakaran sekaligus pendampingan kepada kelompok petani untuk melaksanakan teknologi buka lahan tanpa bakar”, pungkasnya.
Sebelumnya Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir memaparkan, karhutla sebagian besar terjadi karena faktor kelalaian manusia baik disengaja maupun tidak sengaja. Selain itu juga kebakaran dilakukan untuk pembukaan lahan baru.
Diungkapkan Thohir pihaknya telah melaksanakan sinergitas dengan baik, serta telah melakukan penetapan status siaga dan pembentukan posko karhutla.
“Sebagian puncak kemarau terjadi di bulan Agustus. Hingga saat ini 722 hotspot sudah terdeteksi, sebagian besar di wilayah lahan gambut dan sebagian di lahan kering. Adapun potensi kerawanan karhutla yaitu di wilayah OKI, OI, Muba, Banyuasin, Muratara (masuk skala merah). Sedangkan untuk personil satgas prov Sumsel sebanyak 9664,” bebernya.
Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmad Wibowo menyampaikan Sumsel merupakan penyumbang CO2 nomor 2 di Indonesia setelah Kalimantan Tengah, dimana kabupaten OKI merupakan penyumbang tertinggi karhutla di Sumsel.
Oleh sebab itu langkah yang perlu diantisipasi dalam mencegah karhutla adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Rachmad mengatakan saat ini Polda Sumsel telah melakukan pembuatan embung sebanyak 226 embung, melaksanakan konsolidasi ke berbagai pihak terkait, dan memberikan bantuan sosial berupa air bersih bagi masyarakat.
“Untuk itu kami menyampaikan rekomendasi dalam pencegahan karhutla yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat agar meninggalkan budaya membuka lahan tanpa membakar, pengelolaan lahan tidur, membangun infrastruktur jalan untuk mitigasi karhutla, dan peningkatan patroli untuk mencegah karhutlah”, terangnya.
Adapun Arief dari BNPB menjelaskan bahwa bencana di Indonesia cukup banyak, tercatat sampai tanggal 23 Juli ini ada 1072 bencana. Sebab itu, guna mencegah terjadinya karhutla ada pembelajaran strategi karhutla tahun 2023 untuk tahun 2024, diantaranya dengan melakukan pendampingan melekat, mengadakan rapat koordinasi rutin bersama forkopimda, pemberian dsp dan bantuan logistik pemadaman darat kepada satgas gabungan karhutla di daerah, operasi udara dengan deploy helikopter patroli dan water bombing serta pelaksanaan TMC.
“Kami juga sudah menetapkan status siaga bencana karhutla di 7 wilayah di Indonesia. Untuk Sumsel yaitu pada 13 Juni-30 November 2024 ditetapkan status siaga bencana karhutla. Per hari ini BNPB sudah deploy (helikopter) di Sumsel . Dukungan BNPB untuk operasi penanganan karhutla sudah disiapkan berbagai peralatan dan perlengkapan”, ujarnya.
Ia menambahkan identifikasi permasalahan karhutla dan TMC di Indonesia adalah masalah terbatasnya anggaran dan peralatan di daerah, juga terbatasnya helikopter yang dapat disewa. Selain itu, berdasarkan pengalaman tahun lalu penanganan karhutla hanya cukup sampai fase tanggap darurat di beberapa daerah saja.
Tampak hadir dalam rakor karhutla, Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, para Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, pimpinan lembaga/instansi vertikal, dan pimpinan perusahaan BUMN/BUMD/swasta. (Adv)
