Palembang Independen — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V kembali turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses masa sidang IV Tahun Anggaran 2025.
Reses masa sidang IV berlangsung pada 11–18 Oktober 2025 itu digelar di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), dengan melibatkan ribuan warga dari berbagai kecamatan.
Reses ini diketuai oleh Sri Mulyadi, SE., M.Si. dari Partai Gerindra yang juga menjadi koordinator rombongan. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sumsel lainnya seperti Andie Dinialdie, SE., MM. dari Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel, Isyana Lonitasari, SH. dari Partai Demokrat, At Thahirah Putri Lestari, SE. dari PPP, Fathan Qoribi, ST. dari PKN, Andri Fitriansyah, ST., MM. dari Partai NasDem, dan Mirza Gumay, S.IP. dari PAN.
Dalam sambutannya, Sri Mulyadi menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan wujud nyata tanggung jawab moral dan politik anggota dewan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
“Reses adalah momentum penting bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” ujar Sri Mulyadi di hadapan warga Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muara Dua, Sabtu (12/10/2025).
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menambahkan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari upaya DPRD untuk menerjemahkan visi pembangunan “Sumsel Maju Terus untuk Semua” ke dalam kebijakan yang responsif dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan di Sumatera Selatan benar-benar berpihak pada masyarakat. Pembangunan harus terasa sampai ke desa, bukan hanya di kota,” tegas Andie Dinialdie.
Melalui kegiatan ini, anggota DPRD Sumsel Dapil V berkomitmen memperkuat peran representatif DPRD dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan kebijakan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di OKU dan OKU Selatan.
Beragam aspirasi disampaikan masyarakat dalam sesi dialog terbuka, mulai dari kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kegiatan sosial dan keagamaan.
1. Infrastruktur Masih Jadi Sorotan
Warga di sejumlah kecamatan menyoroti kondisi jalan dan jembatan antar desa yang masih rusak dan belum merata pembangunannya.
“Kami sangat berharap pemerintah provinsi memperhatikan jalan penghubung antardesa yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat,” ungkap Apriadi, Kepala Desa Batu Belang 2.
Aspirasi ini dinilai penting karena infrastruktur yang baik menjadi kunci kelancaran distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat di wilayah perdesaan.
2. Pendidikan dan Pemerataan Tenaga Pendidik
Di sektor pendidikan, masyarakat meminta perhatian terhadap peningkatan kualitas guru dan pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil.
“Kami berharap ada kebijakan afirmatif bagi guru-guru di sekolah swasta dan terpencil, termasuk percepatan pengangkatan P3K,” kata Siti Sulaikan salah satu perwakilan guru di Desa Pelangki.
3. Pelayanan Kesehatan yang Lebih Merata
Kebutuhan pelayanan kesehatan juga menjadi isu utama. Warga mengeluhkan masih kurangnya tenaga medis dan obat-obatan di beberapa puskesmas.
“Kami mohon agar pemerintah memperkuat layanan kesehatan di pelosok. Banyak warga harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk berobat,” ujar Rani Ayu Ratnahati, Bidan Desa Gedung Lepihan.
4. Penguatan Ekonomi dan Lapangan Kerja
Dalam sektor ekonomi, warga meminta dukungan konkret bagi pelaku UMKM serta peningkatan peluang kerja di daerah.
“UMKM di desa-desa butuh modal dan pelatihan agar bisa mandiri. Kami ingin ekonomi lokal lebih berkembang,” ucap Nunung Marlina di Desa Batu Marta II.
5. Dukungan Sosial dan Keagamaan
Selain itu, masyarakat juga berharap pemerintah memperhatikan kegiatan sosial dan keagamaan di tingkat desa. Mereka menilai penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial dapat menjaga keharmonisan masyarakat.
Selaras dengan RPJMD Sumsel 2025–2029
Hasil penjaringan aspirasi masyarakat selama reses DPRD Sumsel Dapil V menunjukkan adanya keselarasan antara kebutuhan warga dan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.
Menurut Isyana Lonitasari, aspirasi masyarakat kali ini menggambarkan semangat kolaboratif antara rakyat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
“Kami akan memperjuangkan setiap aspirasi ini agar mendapat perhatian dalam pembahasan RAPBD 2026. Suara rakyat adalah dasar utama setiap kebijakan,” jelasnya.
Dengan terserapnya berbagai aspirasi tersebut, DPRD Sumsel berharap kebijakan pembangunan ke depan semakin berpihak kepada masyarakat kecil, memperkuat ekonomi daerah, dan memastikan pembangunan merata di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Reses DPRD Sumsel Dapil V tahun 2025 menjadi bukti bahwa kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat masih menjadi fondasi utama dalam memperjuangkan kemajuan daerah secara berkelanjutan. (Adv)
