Palembang Independen — Sebelum Pilkada di Sumsel dilaksanakan, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 190,1 miliar untuk kegiatan pengamanan. Anggaran tersebut untuk kegiatan pengamanan.
“Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pilkada se-Sumsel sudah dilakukan. Anggaran itu untuk kegiatan pengamanan. Sementara NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah kita lakukan pada November 2023 lalu,” jelas Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni.
Pelaksanaan NPHD ini sama halnya dengan KPU dan Bawaslu se-Sumsel yang lalu, NPHD untuk pengamanan juga dilakukan serentak di seluruh Sumsel. Untuk pelaksanaan Pilkada Sumsel, NPHD untuk TNI sebesar Rp 20 miliar dan Polri Rp 51,3 miliar.
“NPHD untuk pengamanan juga dilakukan serentak yang juga dihadiri bupati/wali kota se-Sumsel. Pilkada ini menjadi tanggung jawab bersama, perlu dukungan semuanya agar pelaksanaan dan penyelenggaraannya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Baca Juga:
Ia juga mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk menjaga iklim kondusif dan zero conflict di Sumsel ketika Pilkada digelar. Menurutnya, Pemilu yang lalu audah berjalan baik dan harua ditingkatkan.
“Kita jaga agar pelaksanaan nanti tetap toleran, aman, damai dan tidak ada masalah penyelenggaraan seperti Pemilu lalu,” tambahnya.
Menurut Pj, demografi Sumsel penuh tantangan. Sehingga, penyelenggara, pengawas dan pengamanan harus bisa memitigasi permasalahan yang ada. (DN)
